Harnojoyo Ikuti Webminar WBS, Masyarakat Umum bisa Lapor Praktek Korupsi

Jumat, 17 September 2021 14:15 WIB

Share
Harnojoyo ikuti Webminar Whistleblowing System (WBS) di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Kamis (16/9/2021). (Foto: dok. Diskominfo Kota Palembang)
Harnojoyo ikuti Webminar Whistleblowing System (WBS) di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Kamis (16/9/2021). (Foto: dok. Diskominfo Kota Palembang)

PALEMBANG, POSKOTASUMSEL.CO.ID - Harnojoyo ikuti Webminar Whistleblowing System (WBS) terkait Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Pembangunan Budaya Organisasi dan Peningkatan Pemahaman guna pencegahan tindakan kecurangan yang bisa diakses masyarakat umum.

Kegiatan Webminar Whistleblowing System (WBS) dimaksudkan sebagai pembangunan budaya organisasi, peningkatan pemahaman dan partisipasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK – RI) melalui Video Conference (Vidcon) Via Aplikasi Zoom Cloud Meeting.

"Alhamdulillah kita melaksanakan rapat webminar Whistleblowing System, terkait aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pelaporan kecurangan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang," kata Harnojoyo di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Kamis (16/9/2021).
 
Dijelaskannya, bahwa aplikasi ini sangat berguna sebagai pencegahan kecurangan untuk semua kalangan baik masyarakat, pejabat hingga ASN.
 
"Kami sangat menyambut baik sekali aplikasi ini, suatu pencegahan kecurangan dan berguna untuk semuanya, untuk para pejabat maupun ASN," jelasnya.

Harnojoyo menilai Whistleblower System merupakan suatu inisiasi yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta dapat memberikan ruang yang leluasa bagi para pelapor untuk menyampaikan penemuan indikasi-indikasi kecurangan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang.
 
"Saya kira ini suatu inisiasi yang baik dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, mudah-mudahan kedepan Kabupaten/Kota dapat mengikuti, serta memberi tempat leluasa bagi pelapor guna menyampaikan ketika menemukan indikasi-indikasi kecurangan," ucapnya.
 
Disamping itu, ia juga berharap agar pelapor yang melaporkan harus menyertakan bukti valid dan sesuai fakta tanpa adanya fitnah.
 
"Tetapi kita berharap laporan yang disampaikan jangan ada fitnah, jangan ada unsur ketidaksenangan secara pribadi" pungkasnya.

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar